Wakil Bupati Lombok Utara Hadiri Pencanangan Vaksinasi Ibu Hamil

Tanjung, Prokopim Setda KLU- Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R. S.T., M.Eng Menghadiri pencanangan Vaksinasi bagi Ibu Hamil di Kabupaten Lombok Utara yang bertempat di UPT BLUD Puskesmas Tanjung (14/9). Hadir pula Ketua PKK KLU Hj. Galuh Nurdyiah Djohan Sjamsu, Plt Kadis Kesehatan dr. H. abdul Kadir,Kepala UPT Puskesmas Tanjung Ida Ayu Wayan Trisnayanti, A.Md.Keb, Camat Tanjung Reselim S.Sos,serta undangan lainnya.
 
Wabup Danny Karter Menyampaikan pencanangan Vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun sampai 17 tahun ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan target vaksinasi baik lokal dan nasional dimana masyarakat yang di vaksin harus mencapai target 70 sampai 80 persen. "Pada momen spesial hari ini saya menyampaikan terima kasih seraya mengapresiasi kepada tim kesehatan yang sudah berjuang sebagai garda terdepan dalam memutus rantai pandemi covid 19," tuturnya.
 
Bagi masyarakat yang sudah divaksin maupun yang belum agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai covid 19 selain dengan di vaksin ada dua langkah 5M dan 3T yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas serta testing,tracing,treatment.
 
Masyarakat jangan sampai lengah di vaksin bukan berarti bebas dari covid 19, Divaksin juga salah satu langkah awa kembangkitan ekonomi dan sosial dengan cara memutus rantai pandemi covid 19 oleh karenanya supaya masyarakat untuk berkolaborasi bersama guna mensukseskan vaksinasi ini. "Dalam rangka percepatan tentunya dibutuhkan kolaborasi multi pihak untuk mempermudah akses pelayanan dan mempercepat vaksinasi kepada masyarakat lombok utara,"katanya.
 
Dalam kesempatan itu di tempat terpisah saat di wawancarai Ketua PKK KLU Hj.Galuh Mengharapkan agar ibu hamil tidak takut vaksin, sebab sebelum di vaksin petugas kesehatan memeriksa terlebih dahulu apakah ibu hamil layak atau tidak untuk vaksin melalui Screning. Lebih lanjut Ketua PKK KLU menambahkan vaksin bagi ibu hamil itu penting karena ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terinveksi virus covid 19 dikarenakan ibu saat hamil imunitas menurun. "Saya juga menghimbau kepada para kader Posyandu, PKK untuk bersama mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya ibu hamil bahwa vaksin ini aman,"imbuhnya.
 
(rar) foto:atn/prokopim

Menteri Investasi/Kepala BKPM Kunker di Gili Trawangan

Pemenang, Prokopim Setda KLU - Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja (kunker) di Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB dengan agenda Penyerahan SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI). Kunker tersebut disambut hangat oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng, pada Sabtu (11/9). Tampak hadir membersamai kunjungan Menteri Investasi Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, Satgas Investasi, Forkopimda KLU, dan undangan lainnya.
 
Dalam kesempatan kunker tersebut Menteri Bahlil Lahadalia, menyampaikan kehadirannya di Gili Trawangan dalam rangka memberikan penjelasan terkait proses pembangunan ekonomi nasional khususnya investasi di bidang pariwisata di Lombok tepatnya di Gili Indah, sebagaimana yang disampaikan Gubernur Zulkieflimansyah kepada pihaknya dua bulan silam. Namun menurutnya, gubernur menguraikan Pemda NTB telah melakukan kontrak atas tanah di Gili Trawangan dengan pihak PT GTI dalam waktu yang cukup panjang. "Dalam proses justru yang terjadi PT GTI tidak membangun kawasan pariwisata, namun rakyatlah yang membangun kawasan pariwisata di sini," kata Menteri Bahlil.
 
Dijelaskan Bahlil, setelah Satgas Investasi menilai dan mempertimbangkan atas dasar kajian yang mendalam disamping melihat fakta-fakta atas itikad dari perusahaan yang mendapatkan kontrak, kondisi ril lapangan serta dorongan semua pihak, keputusan Satgas Investasi untuk memutuskan kontrak dengan pihak GTI merupakan pilihan tepat dan penting diambil untuk keberlanjutan masa depan masyarakat Gili Trawangan. "Ini adalah keputusan kolektif kolegial, rakyat harus diberikan rasa aman dan rasa kepastian," terangnya.
 
Terlebih lagi, kata Kepala BKPM RI ini, Presiden Jokowi telah memerintahkan pihaknya untuk mengambil kebijakan yang bisa menjamin keberlangsungan investasi yang tidak semena-mena kepada pengusaha. Sebaliknya, pengusaha tidak boleh mengatur negara, pasalnya pihak yang berwenang mengatur pengusaha adalah pemerintah. Menteri Bahlil lantas meminta masyarakat Gili Trawangan tidak ragu lagi mengelola aset negara yang ada di wilayah setempat. Dalam pada itu, Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, menyampaikan Pemerintah Provinsi NTB berterima kasih kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM yang berkenan datang langsung bertemu dengan masyarakat Gili. "Ini langkah awal untuk membangun gili seperti sediakala. Ke depan tidak ada lagi kegaduhan karena masalah baru, sebab memperjuangkannya tidak gampang dan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik," tutur Gubernur Zul.
 
Menurut orang nomor satu di NTB ini, dari jumlah lahan seluas 65 hektar, sebanyak 60 hektar diantaranya telah dihuni dan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, Terkait dengan permasalahan PT. GTI ini sebelumnya Pemprov NTB telah menyampaikan ke pihak perusahaan disamping telah mengadakan beberapa kali pertemuan, namun sayangnya pihak perusahaan tidak pernah hadir sehingga pihaknya mengambil kebijakan memutus kontrak dengan pihak PT GTI. "Giat investasi di NTB khususnya Gili Trawangan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat," pungkasnya.
 
Diwawancarai terpisah, Wakil Bupati Danny Karter menuturkan kunjungan kerja Menteri Investasi dari Jakarta khusus untuk memberikan SK pemutusan kontrak dengan PT GTI. "Di sela-sela waktu beliau, kami berbincang terkait dengan kodisi infrastruktur terutama jalan dan penerangan di KLU. Kami mohon untuk bisa di support dengan sesuatu yang lebih layak. Ini dalam rangka membangun parawisata di Lombok Utara dan menciptakan iklim investasi sesuai dengan visi misi kami," tutup Wabup Danny.
 
(sjn) foto: atn/prokopim

Pemda KLU dan KPP Pratama Mataram Timur Distribusikan Paket Sembako

Tanjung, Prokopim Setda KLU – Pemerintah Daerah Lombok Utara bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur membagikan Paket Sembako Program Matim Berbagi, di Dusun Sorong Jukung Desa Tanjung, Jumat (10/9). Kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH didampingi Perwakilan KPP Pratama Mataram Timur Muhammad Abadi.
 
Turut membersamai Plt Kadis Sosial P3A Faturrahman SST, Kades Tanjung Budiawan SH, beserta para penerima sembako. Pada kesempatan tersebut Bupati Djohan Sjamsu menyampaikan kehadirannya untuk bersilaturahmi sembari membagikan paket sembako. Program atensi KPP Pratama Mataram Timur berbagi dan bersedekah untuk warga dusun setempat. "Kami memilih Dusun Sorong Jukung karena tempat ini daerah pesisir pantai," katanya.
 
Lebih lanjut orang nomor satu di KLU ini mengimbau warga agar senantiasa mematuhi dan menaati protokol kesehatan Covid-19, utamanya menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak karena ancaman Covid-19 masih ada. "Tetaplah disiplin Prokes, memelihara diri sendiri, sebab upaya ini berarti memelihara keluarga dan orang lain,” pungkasnya.
 
Dikatakan pula, Pemda KLU berterima kasih atas sumbangsih KPP Pratama Mataram Timur yang membantu memberikan 100 paket sembako. Bupati lantas bersyukur ada institusi yang peduli dan memberi dengan ikhlas. "Ini kedua kalinya setelah sebelumnya di Desa Gondang. Harapan saya semoga sembako ini bermanfaat dan membantu kebutuhan masyarakat di sini," harapnya.
 
Sementara itu, Kasubbag Umum KPP Pratama Mataram mengatakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur menginisiasi program Matim Berbagi. Hal itu, diakuinya, sebagai kegiatan rutin yang khusus menyasar wilayah kerja Lombok Utara dan Lombok Barat. "Dananya murni dari teman-teman KPP Mataram Timur dihimpun dari zakat, infaq dan shodaqoh, kita serahkan dalam bentuk paket sembako," tutupnya.
 
(rar) foto:rar/prokopim

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  +62-811-3811901 (Dinas Kesehatan)
 +62-853-3491651 (RSUD Lombok Utara)
0370-6120-052 (Sat Pol PP Lombok Utara)
 
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial