Evaluasi Capaian Kinerja Pemda KLU Tahun 2019 Dibuka Bupati Najmul

Tanjung, Humaspro Setda KLU - Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH didampingi Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi, MH menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2019 yang dihelat di aula kantor Bupati Lombok Utara, Kamis (23 Januari 2020).

Sebelum rapat evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dimulai maupun MoU perjanjian kinerja tahun 2020 ditandatangani oleh para kepala OPD dan camat se-KLU, Bupati Najmul Akhyar mengingatkan bahwa indikator hasil pembangunan terdiri dari IPM, penurunan angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

Sedari awal masa pemerintahan KLU periode 2016-2021, ada tiga hal yang menjadi poin kesepakatan bersama sekaligus ukuran umum dari keberhasilan pembangunan. Misalnya berbicara IPM asumsinya sangat luas terutama sekali berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat atau pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2016 IPM Lombok Utara mencapai 68,83 poin, lalu mengalami peningkatan tahun 2017 sebesar 63,94 poin. Sementara komponen pendukung IPM meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan perguruan tinggi.

Ditambahkannya, seluruh program kerja OPD harus punya tujuan meningkatkan setiap indikator IPM di mana posisi KLU saat ini berada pada peringkat ke-10 dari 10 Kabupaten/kota di NTB. Peringkat terbuncit tersebut penting menjadi perhatian dan catatan semua pihak di gumi Tioq Tata Tunaq.

"Dari 10 Kabupaten/Kota di NTB ini, kita masih berada pada posisi terendah, walaupun saya memberi apresiasi kepada kita semua, kawan-kawan di OPD dan masyarakat Lombok Utara bahwa dari eksisting awal kita sampai pada saat ini memang kita adalah Kabupaten dengan IPM terendah dan juga angka kemiskinan yang paling tinggi," tutur Bupati Najmul.

Menurutnya, apresiasi itu baru dari sisi fluktuasi penurunan angka kemiskinan saja. Peningkatan IPM KLU diakuinya memang "top mover", yang berarti ikhtiar yang dilakukan Pemkab Lombok Utara sudah tepat kendatipun belum seluruhnya bisa tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perencanaan.

Kalau memang diperlukan, Bupati Najmul mempersilahkan OPD melakukan inovasi-inovasi mendorong capaian kinerja yang lebih progresif agar IPM KLU mengalami percepatan guna mengejar ketertinggalin dari kabupaten/kota yang lain.

"Kita tentu mengulang apa yang sejak awal saya sampaikan bahwa kita hanya bisa berlari atau melompat dalam tanda kutip apabila kita tetap konsisten pada komitmen awal kita. Yaitu mengukur kinerja kita dengan PIN," pungkas bupati.

"Ini sangat penting untuk direview setiap saat. Ya mungkin karena sudah lama kita menyebut-nyebutnya, sehingga pada saat-saat seperti ini harus kita review kembali semangat kita bahwa seluruh capaian dan target kinerja itu kita ukur dengan tiga indikator tadi," ungkapnya mengingatkan.

Merunut kinerja OPD selama ini, bupati mempertanyaan apakah kinerja OPD KLU selama ini ada unsur percepatannya, inovasi, atau ada unsur nilai tambahnya. Jika tidak dilakukan indikator kinerja kala dikaitkan tiga hal tolak ukur keberhasilan pembangunan, maka bisa diibaratkan kalau kabupaten lain berjalan maka KLU juga berjalan, namun tidak bisa menyalip kinerja OPD-OPD di kabupaten/kota lain tanpa adanya inovasi nyata dari masing-masing OPD. Dengan pertimbangan itu, tahun 2019 pihaknya menetapkan setiap OPD minimal memiliki dua inovasi yang bisa diandalkan untuk mendulum proses percepatan pembangunan daerah.

"Alhamdulillah, saya melihat kemarin semua OPD memiliki inovasi-inovasi, kemudian terhenti sejenak oleh karena adanya musibah," katanya.

Dihadapan kepala OPD dan camat, bupati mengajak untuk menumbuhkan kembali semangat inovatif pimpinan dan jajaran aparatur Pemda KLU di masing-masing OPD. Diceritakan kembali oleh bupati, saban waktu ia mendengar banyak inovasi-inovasi yang disampaikan oleh masing-masing OPD, tapi cukup dua inovasi saja yang harus dipastikan bisa implementatif untuk mendukung percepatan dan nilai tambah di setiap OPD.

"Saya sering menyampaikan, inovasi itu adalah "out of the books", sesuatu yang tidak biasa terjadi tetapi dia boleh kita lakukan dan tidak aturan yang kita langgar," tandas kepala daerah inovatif ini.

Bupati Najmul mencontohkan dari Dinas Pariwisata misalnya, apa bentuk inovasi yang bisa dilakukan sehingga pemulihan kembali aspek pariwisata daerah bisa dilihat prosesnya terukur. Begitu pula rumah sakit, apa bentuk inovasi yang bisa dilakukan sehingga bisa berimbas kepada masyarakat, misalnya merasa semakin mudah mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Inovasi rumah sakit penting harus ada lantaran indikator kesehatan juga sangat penting. Demikian pula dengan sektor-sektor lainnya," papar Najmul.

Orang nomor satu di KLU ini kemudian mengungjapkan, angka kemiskinan KLU tahun 2019 atau pascagempa mengalami peningkatan 0,2 persen, lantaran salah satu indikator angka kemiskinan adalah perumahan. Dengan hancurnya 75 ribu lebih rumah lalu angka kemiskinan tidak bergerak dan turun berarti terjadi sesuatu pada pendataan warga. Ia mengajak para kepala OPD dan camat untuk objektif. Pasalnya, angka kemiskinan tidak bisa dipaksakan harus naik padahal kondisi eksisting mengalami penurunan.

Ditekankan Najmul, itulah sebetulnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, dimana proses percepatan pembangunan daerah bisa menyasar pembangunan infrastruktur perumahan pada fase rehab, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan terutama indikator penyediaan tempat tinggal masyarakat.

Usai memberikan sambutan dan membuka acara, Bupati bersama Sekda menyaksikan penandatanganan MoU Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2019 oleh kepala OPD dan camat Lingkup Pemda KLU.

(api/humaspro)  foto: sid/humaspro

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial