Jadi Irup Paripurna, Bupati Tegaskan Disiplin Kerja Kunci Keberhasilan Kepemerintahan

Tanjung, Humaspro Setda KLU - Upacara paripurna telah menjadi kegiatan rutin Pemkab Lombok Utara yang dilaksanakan setiap bulan atau tiap tanggal 21 bulan bersangkutan. Untuk pertama kalinya pada tahun ini digelar pada Selasa, 21 Januari 2020, bertempat di pelataran kantor Bupati Lombok Utara.

Upacara paripurna ini diikuti oleh Wakil Kapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono, SH, Staf Ahli dan Asisten, para Kepala OPD dan ASN lingkup Pemda KLU. Upacara parpurna kali ini diinspekturi langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH.

Bupati H. Najmul Akhyar mengawali amanatnya mengatakan upacara paripurna merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Wahana silaturrahmi, motivasi, daya ungkit serta spirit bagi aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kesempatan itu, selaku pimpinan daerah bupati menyampaikan terima kasih kepada segenap ASN Pemkab Lombok Utara yang telah mengikuti kegiatan tersebut.

"Saya berharap setiap kali pelaksanaan upacara bendera bisa maksimal diikuti oleh seluruh ASN Pemda KLU, sehingga berbagai informasi yang disampaikan dapat diterima secara utuh," harapnya.

Kegiatan rutin bulanan pemerintah daerah Lombok Utara itu bertujuan mempererat dan meningkatkan silahturahmi antara seluruh aparatur pemerintah daerah agar terbangun solidaritas dan sinergitas serta kesatuan pola pikir sebangun dengan langkah segenap aparatur pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Menurut Sekjen Apkasi ini, salah satu di antara capaian yang ingin diwujudkan dari kegiatan tersebut adalah terbangunnya kesamaan persepsi di antara semua aparatur pemda KLU terkait pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sehingga dapat mempercepat proses pembangunan rehabilitasi dan kontruksi dalam berbagai lini pembangunan daerah untuk menormalisasi keadaan setelah musibah mendera Lombok Utara 2018.

Pada kesempatan itu, Bupati Najmul menegaskan tiga hal kepada seluruh ASN. Pertama, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 sudah bisa mulai dibulan Januari tersebut seraya meminta setiap OPD melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan DPA. Kedua, postur APBD KLU 2020 masih dominan dititikberatkan pada upaya penanggulangan bencana khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ketiga, perlunya seluruh aparatur Pemda KLU menguatkan sinergi dan kerjasama antara-OPD dalam upaya meningkatkan pelayanan publik terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta kendala-kendala yang ada di tengah masyarakat Lombok Utara. Sehingga, tambah bupati, pelaksanaan APBD 2020 dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat di samping sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan sistem pengelolaannya benar menurut regulasi.

Dalam pada itu, kepala daerah penerima penghargaan inovasi terbaik dalam mitigasi bencana ini menyampaikan, berakhirnya pelaksanaan APBD 2019 berarti memasuki tahap pemeriksaan pelaksanaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyampaikan beberapa hal sekaligus menjadi agenda bersama seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah KLU untuk menyukseskan pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2020. Secara teknis eksekusi program tersebut difokuskan di masing-masing OPD.

Sementara hal-hal yang mesti disiapkan OPD antara lain, laporan keuangan dan laporan aset setiap OPD serta menyajikan dengan baik, benar dan tepat waktu. Kemudian setiap OPD diharapkan intens berkordinasi dengan BPKAD dan Inspektorat KLU. Terakhir disampaikan bupati, masing-masing OPD semangkus-sangkil memberi pelayanan maksimal pada proses pemeriksaan BPK.

Berkaitan dengan kewajiban ASN selaku abdi negara agar dalam waktu singkat merampungkan penyusunan LKPJ, LPPD, LAKIP dan laporan keuangan pemda KLU tahun 2019. Seterusnya menyampaikan kepada pemerintah secara vertikal dan DPRD secara horizontal. Menyampaikan informasi kepada masyarakat serta stakeholder. Keempat hal itu menjadi tolak ukur prioritas kinerja pemerintah daerah.

Najmul juga berpesan kepada jajaran Pemda KLU untuk segera mungkin menuntaskan penyusunan empat jenis laporan yaitu LKPJ kepada DPRD mengenai pelaksanaan APBD maupun program yang telah dikerjakan 2019. Lalu LAKIP, LPPD tentang gambaran utuh kinerja urusan pemerintahan daerah yang ditangani oleh pemda dan pagu dananya. Kemudian, LKPD yaitu alat evaluasi kinerja pemda secara keseluruhan serta OPD di dalamnya.

Keempat laporan itu dijelaskan bupati bertujuan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar efektif berdayaguna, berhasilguna, bersih dan akuntabel. Juga wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan menata kelola pemerintahan daerah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Diakhir wejangannya Bupati Najmul mengingatkan pentingnya disiplin ASN dalam kedudukan sebagai pelayan publik, perumus dan penerjemah kebijakan pemerintah secara berjenjang.

"Disiplin kerja dan kinerja adalah kunci keberhasilan dari suatu pemerintahan pada pelbagai hirarki, termasuk pula pemda Lombok Utara," pungkas Najmul

"Disiplin kerja itu sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar menunjukkan kinerja yang baik. Implikasinya, secara otomatis akan mempengaruhi kinerja ASN," tutupnya.

(api/humaspro)  foto: sid/humaspro

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial