Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Dinas Sosial PPPA KLU Gelar Pelatihan Konvensi Hak Anak

Diskominfo KLU, Tanjung - Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lombok Utara melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk stakeholder terkait yang digelar di Lesehan Sasak Narmada Tanjung, Kamis (03/10/2019).

Kegiatan ini diikuti oleh unsur perangkat daerah baik kabupaten/kecamatan, kemenag, TP PKK, UPT Puskesmas, unit PPA Polres, sekolah, dan lembaga lainnya yang bergerak dibidang hal tersebut.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Ridwan, S.IP selaku panitia pelaksana menyampaikan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang kesetaraan Konvensi Hak Perempuan dan Anak dimana selama ini volume di instansi terkait masih dirasakan kurang sehingga perlu dilakukan koordinasi untuk membangun sinergitas lebih jauh antar dinas terkait di Kabupaten Lombok Utara. Selain itu, tujuan lain dilaksanakannya pelatihan tersebut adalah bagaimana masyarakat bisa mengetahui lebih jauh tentang Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) dan Sistem Perlindungan Anak (SPA).

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lombok Utara menjadi perhatian serius di Dinas Sosial PPPA KLU. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Ridwan, S.IP pada kesempatan itu bahwa untuk saat ini Pemda KLU sedang menyusun payung hukum dalam rangka menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang hampir setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

"Untuk penanganan kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak, kita masih menyusun suatu payung hukum regulasi dengan peraturan Bupati yang dimana nanti akan mengkolaborasikan tugas masing-masing dinas terkait" jelasnya.

Pentingnya kesadaran tentang konvensi hak anak, Dinas Sosial PPPA KLU mencanangkan program Kabupaten Lombok Utara sebagai Kabupaten Layak Anak atau KLA berbasis Desa Layak Anak. Program tersebut menjadi PR kedepan Dinas Sosial PPPA KLU, dimana di masing-masing desa ataupun tempat umum lainnya harus dilengkapi dengan fasilitas layak anak dan juga disabilitas.

"Ini kan membutuhkan koordinasi dan peran kita bersama" ujarnya

Sejauh ini dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang baru mendapatkan status Kabupaten/Kota Layak Anak hanya baru 3 Kabupaten/Kota, itupun statusnya masih dalam tahap pemula yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Bima.

(Yoan)

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial