Wakil Ketua DPR RI Kunker ke Lombok Utara terkait Hunian

Humaspro Setda KLU, Pemenang - Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPR RI H. Fahri Hamzah, SE beserta rombongan dalam rangka meninjau langsung spot hunian terdampak gempa serta berdiskusi dengan pimpinan OPD dan pimpinam desa se-Lombok Utara. Kunker tersebut, diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH didampingi Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi, MH di Pendopo Menggala (6/10).

Bupati Najmul menyampaikan perkembangan terkini bahwa 1478 warga yang akan menerima dana stimulan hunian masyarakat terdampak gempa dari yang sudah diselesaikan verifikasinya hingga saat belum ada realisasinya. Proses realisasinya mengalami kelambanan.

Permasalahan kedua, lanjut Bupati Najmul, terkait dengan jaminan hidup (Jadup) kepada masyarakat yang sempat menyeruak ke publik.

"Pihak Kementerian Sosial pernah melayangkan surat ke gubernur dan kami menerima tembusannya. Sesuai juknisnya, setelah masa transisi darurat baru bisa diberikan. Namun apakah Jadup ini diberikan atau tidak, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukannya," tutur bupati.

Bupati menyatakan cukup lamban pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat. Mengingat indikatornya tidak ada perkembangan terkait penyalurannya.

"Berharap semoga ada keseimbangan dari pemerintah pusat, terkait laju verifikasi diimbangi dengan penyalurannya. Terkait infrastruktur, seharusnya sekolah-sekolah darurat mestinya sudah selesai didirikan semua. Hingga saat ini, masih ada siswa yang belajar di luar ruang belajar tanpa adanya ruang darurat," harap bupati untuk membijaksanai berbagai permasalahan yang ada.

Adapun pihak Pemda KLU menggandeng berbagai unsur baik NGO, pararelawan, lembaga sosial kemanusiaan dan berbagai pihak yang mau berkontribusi untuk membangun huntara yang dibangun pada lokasi rumah masing-masing warga. Selain mengefektifkan Gerakan Kembali ke Rumah yang dicanangkan bupati.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI H. Fahri Hamzah, SE menyambut antusias acara diskusi yang dapat dijadikan bahan referensi untuk memberikan pengawasan terkait kebijakan pascagempa di Nusa Tenggara Barat.

Wakil rakyat daerah pemilihan NTB itu menyatakan DPR telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Bencana NTB-Sulawesi, tinggal diumumkan pada sidang paripurna, untuk mengawasi kinerja dan kebijakan pusat di daerah.

Terkait hunian tetap yang rencananya dikucurkan pemerintah pusat, pihaknya menyampaikan agar pemerintah merealisasikan dana dimaksud dan mempercayai rakyat yang sedang susah untuk membangun kembali huniannya.

"Percayalah kepada rakyat yang sedang susah, agar hidup rakyat (terdampak gempa) pulih kembali, pemerintah daerah telah mempunyai mekanisme verifikasi dan asistensi penyalurannya," paparnya.

Selain itu pula, DPR RI telah melakukan mobilisasi dana untuk huntara dengan mengumpulkan teman-teman NGO, mencari solusi terhadap hunian sementara dan hunian tumbuh bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi.

Diskusi berlangsung cukup alot, diselingi jok-jok segar dan penegasan terhadap keadaan pascabencana. Pada kesempatan itu pula, Waka DPR RI H. Fahri Hamzah, SE dan rombongan mengunjungi spot pengungsian di kawasan ekowisata Kerujuk, kemudian melanjutkan perjalanan ke Lombok Timur.

(wld/humaspro) foto: rsd/humaspro

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial