Wabup Hadiri Rapat Paripurna DPRD KLU

Humaspro Setda KLU, Tanjung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara mengadakan Rapat Paripurna dengan pihak eksekutif terkait pembahasan jawaban/tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi dewan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Lombok Utara (9/7).

Rapat Paripurna dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH., MH, bersama Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH, Asisten I Setda KLU Ir. Nanang Matalata, dan Kepala BPKAD KLU Drs. HR. Nurjati. Dari unsur pimpinan dewan, Ketua DPRD KLU Dra. Hj. Ni Wayan Sri Pradiyanti, Sudirsjah Sujanto SIP, dan Anggota DPRD KLU, Parakepala OPD KLU beserta tamu undangan lainnya.

Sementara itu, jawaban pertanggungjawaban kepala daerah dibacakan oleh Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH., MH, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD KLU tahun anggaran 2017.

Wabup Sarif menyampaikan bahwa dokumen keuangan tentang pelaksanaan APBD KLU tahun 2017 adalah dokumen utuh dan akuntabel yang telah diaudit selama dua bulan, sekaligus dokumen keuangan yang mengantarkan Pemda KLU mendapatkan WTP. Lebih lanjut wabup menyampaikan bahwa penyerahan laporan audit pemeriksaan oleh BPK RI diterima langsung oleh pimpinan DPRD KLU.

Selain itu pula, wabup menanggapi sehubungan dengan realisasi pendapatan yang sah sebesar 31,75 persen. Sesungguhnya realisasi mencapai 100,28 persen. Hal ini disebabkan adanya realisasi Dana Desa dan Dana Insentif Daerah sebesar 86 milyar, yang penganggarannya terdapat pada Lain-Lain Pendapatan yang Syah pada Pendapatan Lainnya.

Diantaranya, hibah dana pusat terhadap Dinas Dikpora dan PUPR serta hibah dana BOS sebesar 27,3 milyar yang tercatat pada Lain-Lain Pendapatan Yang Syah pada Pendapatan Hibah, namun penganggarannya di Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Penyesuaian.

"Untuk menjaga realisasi transfer pemerintah pusat maka perlu konsistensi pelaporan tepat waktu, sesuai Peraturan Kementerian Keuangan nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah," tutur wabup.

Terkait silpa 78 milyar, dipaparkan wabup, diantaranya terdiri dari pelampauan pendapatan sebesar 6 milyar, sebesar 11,6 milyar yang harus dibayarkan pada pihak ketiga, sebesar 14 milyar penghematan belanja pegawai, sebesar 18,8 milyar merupakan peghematan belanja barang dan jasa, serta kewajiban pajak yang harus diteruskan sebesar 926 juta, dan kegiatan khusus yang tidak bisa dialokasi pada kegiatan lain sebesar 14,8 milyar.

"Kegiatan yang belum dilaksanakan harus menjadi perhatian bersama," ulas wabup diakhir penyampaian pertanggungjawaban yang dibacakannya.

Adapun penjelasan lainnya yang disampaikan Wabup Sarif, mengenai program layanan masyarakat untuk memperbaiki sistem termasuk didalamnya penertiban daerah pariwisata, dengan tetap menjaga kebersihan dan lingkungan.

Diakhir sambutan, Wabup Sarifudin, SH., MH, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dewan dan fraksi-fraksi DPRD KLU.

(sas/humaspro)  foto: rsd/humaspro

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial