Wabup Hadiri Sosialisasi Peran BPK dalam Pengelolaan Dana Desa

Humaspro Setda KLU, Mataram - Bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH., MH didampingi Kadis P2KBPMD Drs. H. Holidi Khalil, Kasat Pol. PP dan Damkar H. Achmad Dharma, SH, Kepala Bapenda Drs. H. Zulkifli, Sekdis Dukcapil Itradim, S.Sos dan para Kepala Desa beserta tamu undangan lainnya.

Acara tersebut dilaksanakan BPK RI mengenai Sosialiasi Peran dan Tugas BPK dalam Pengelolaan Dana Desa Kamis (12/4). Kegiatan sosialisasi peran dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan dana desa ini dihadiri oleh Para Kepala OPD se-NTB, Para Camat dan Para Kades yang ada di Provinsi NTB.

Terkait dengan sosialisasi itu, acara dibagi dalam dua sesi tanya jawab. Sesi pertama dengan materi "Peran, tugas dan fungsi BPK dalam pengawasan pengelolaan dana desa" dengan narasumber, Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak. CA. (anggota II BPK RI), Dra. Eva Kusuma Sundari, MA., MDE (Anggota komisi XI DPR RI), Prof. Dr. Khasan Effendi, M.Pd (Purek I IPDN), Kombes Pol Totok Suharyanto, SIK., M.Hum (Kasubdit IV Dit Tipikor Mabes Polri).

Sebelum narasumber memaparkan materinya, Keynote Speech Dr. H. Harry Azhar Aziz, MA (anggota VI BPK RI) menjelaskan landasan hukum tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai PP nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 dan 94. PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, PP nomor 8 tahun 2016, tentang Perubahan atas PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, Permenkeu nomor 50/PMK. 07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah PMK nomor 112/PMK.07/2017.

Lanjutnya, perkembangan dana desa alokasi setiap desa mencapai 800 juta, angka ini meleset dari Roadmap awal yang mengestimasi alokasi perdesa 1 miliar. ini diakibatkan ada penambahan jumlah basis sekitar 200 Desa dari 74.754 desa menjadi 74.954 pada tahun 2017, pada dana desa tahun Depan mencapai 60 triliun, naik 27,7 persen dari tahun ini senilai 47 triliun.

Sementara pada sesi kedua dengan tema Mencari Model Pengawasan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Village Governance dengan narasumber Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA (Wakil Ketua BPK RI), H. Willgo Zainar, SE., MBA ( anggota komisi XI DPR RI), Dr. Sampara Lukman, MA (Dir Pascasarjana IPDN), Dr. Hyronimus Rowa, M.Si (Purek III IPDN).

Sebelum acara penyerahan cinderamata, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta sosialisasi.

(sas/humaspro) Foto: rsd/humaspro.

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial