Wabup Hadiri Paripurna LKPJ 2017 terhadap Tanggapan Fraksi

Wabup Hadiri Paripurna LKPJ 2017 terhadap Tanggapan Fraksi

Humaspro Setda KLU, Tanjung - Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara berlangsung rapat paripurna tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang LKPJ Bupati Lombok Utara yang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Dra. Hj. Ni Wayan Sri Pradiyanti, didampingi Wakil Ketua DPRD (28/3). Hadir pula pada acara tersebut, Paraanggota DPRD, Wakapolres Lombok Utara, Direktur KCP Bank NTB, Parakepala OPD lingkup Pemda KLU beserta tamu undangan lainnya.

Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD KLU terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan pada hari Selasa 27 Maret 2018, dibacakan oleh Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, SH., MH.

LKPJ Kepala Daerah terhadap masukan, kritik dan saran yang disampaikan melalui pandangan umum fraksi menjadi bahan evaluasi terhadap beberapa pertanyaan oleh fraksi-fraksi.

Penyelenggara pemerintahan pada masing-masing OPD secara kontinyu dan konsisten, evaluasi terus dilaksanakan. Salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan evaluasi adalah capaian kinerja sebagaimana yang disampaikan Fraksi Hanura dalam risalah Pandangan umum Fraksinya.

"Dengan tidak menutup mata terhadap kekurangan dan kelemahan yang menjadi hambatan keberhasilan pencapaian target kinerja OPD, peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur terus kita upayakan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan teknis kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada OPD, termasuk juga peningkatan dukungan penggunaan teknologi IT, peningkatan infrastruktur penunjang keberhasilan capaian target PAD dan peningkatan kualitas layanan terus kita lengkapi dan kita tingkatkan," jelas wabup dihadapan anggota parlemen.

Mengenai sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa, diuraikan wabup, peningkatan Silpa dari sisi kuantitas memang cenderung menunjukkan angka peningkatan dibandingkan tiga tahun sebelumnya, namun untuk tahun anggaran 2017, jumlah Silpa menurun dibandingkan Silpa tahun anggaran 2016, yang besarnya mencapai 85 milyar lebih.

Sedangkan mengenai PDAM di kawasan gili, wabup menjelaskan cakupan layanan air minum yang tertuang sebesar 89 persen merupakan akumulasi capaian yang dilaksanakan oleh tiga lembaga layanan masing-masing: PDAM, PAMDES dan Pamsimas. Sementara cakupan layanan tersedianya akses air minum aman dengan kebutuhan 60 liter perdetik dengan capaian 87 persen yang terdiri dari capaian PDAM sebesar 43 persen dan sisanya merupakan capaian oleh Pamsimas dan PAMDES.

Pada akhir sambutan, berterima kasih atas semua pandangan, kritik dan saran yang telah disampaikan fraksi-fraksi dewan.

"Semoga pertemuan kita pada hari ini jalinan komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, memperoleh manfaat demi Lombok Utara yang lebih baik, sesuai visi pembangunan kita terwujudnya Lombok Utara yang religius berbudaya adil dan sejahtera,” imbuh wabup yang juga pernah mengemban amanah sebagai anggota parlemen itu.

(sas/humaspro) Foto: rsd/humaspro

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial