Tingkatkan Yansar, Bupati Buka Monev Kolaboratif KKN Tematik Adminduk

Tanjung, Humaspro Setda KLU - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara berkolaborasi dengan LPPM Unram dan KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) salah satu program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia didanai oleh Pemerintah Australia (DFAT) untuk kurun 7 tahun (Tahap 1, 2015-2018 dan Tahap 2, 2018-2022). Program ini bertujuan mendukung pemerintah dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya pada peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemkab Lombok Utara sinergi KOMPAK dan LPPM Unram menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi kolaboratif pelaksanaan KKN Tematik Adminduk KLU, Senin, 21 Januari 2020 dibuka oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH.

Bupati H. Najmul Akhyar dihadapan mahasiswa KKN Tematik Adminduk dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang hadir pada kesempatan itu seraya menyambut baik kegiatan tersebut sebagai upaya kolektif untuk terus-menerus menguatkan inivasi-inovasi yang dibangun. Tujuannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lombok Utara secara kontinyu dan berkelanjutan.

"Saya selalu menyampaikan sebagai aparat baik itu desa, camat, kepala dinas dan seterusnya, mari kita tunjukkan bahwa kebahagian itu terletak pada kemampuan kita melayani masyarakat kita. Itulah tempat kebahagian kita," tutur Bupati.

Pada kesempatan itu orang nomor satu di Gumi Tioq Tata Tunaq tersebut berharap semua pihak menuangkan membuat inovasi pelayanan yang sebaik-baiknya. "Ini tolong dipikirkan, berikan masyarakat kita kemudahan dalam pelayanan itu," ujarnya.

Menurutnya, paradigma birokrasi lama itu harus dibalik. Kalau dulu kerap ditemukan birokrat berpikiran jika masih bisa dipersulit kenapa dimudahkan. Ia juga menambahkan, pola pikir itu adalah birokrasi yang jahat. Jadi, tambah Najmul, itulah kejahatan birokrasi pemerintahan pada zaman dulu sembari berharap birokrat KLU mesti mengambil paradigma sebaliknya, dalam arti begitu memberikan pelayanan kepada orang maka paradigma itu harus dibalik.

"Kalau prinsip saya jika masih bisa saya mudahkan orang pantang bagi saya untuk mempersulit orang. Ini yang saya sebut paradigma bangun bersama," ujar bupati.

Bupati Najmul lantas mengingatkan, bahwa tidak ada kebahagiaan di dunia ini pada kesulitan orang, sehingga setiap orang dalam berbagai organisasi tempat ia berkhidmat harus mendistribusikan kemudahan-kemudahan kepada setiap orang yang dilayani.

"Tugas saya selaku pimpinan daerah adalah menjadi daya ungkit terhadap pelayanan itu, maka saya sudah meneken (menandatangani Perbup) tentang cara mempercepat proses akta yang tidak bisa diurus oleh orang kecuali diuruskan yaitu akta kematian," terang Najmul.

Bupati Najmul juga mengungkapkan ia telah mengeluarkan surat beberapa hari lalu terkait pemberian santunan atau isentif percepatan pengurusan akta kematian dengan memberi bantuan sebesar satu juta kepada setiap warga yang punya anggota keluarga meninggal. Ditambahkannya, bantuan itu bukanlah bantuan sosial, tetapi pihaknya memang ingin mempercepat pengurusan akta kematian agar data-data yang diperoleh Pemkab Lombok Utara itu benar.

Selama ini, menurut bupati, sering kali saksikan seseorang lebih mementingkan akta kelahiran karena berkaitan dengan masa depan anak, tetapi mereka kerap luput kalau saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia jarang sekali diingat pengurusan akta kematiannya kecuali berkaitan dengan dirinya sendiri. Penting diatensi semua pihak terkait akta kematian tersebut lantaran hal itu ikhtiar untuk membantu pemerintah, dalam arti selain untuk kepentingan ahli waris juga untuk kepentingan pemerintah dalam hal tersedianya data yang akurat.

"Data itu berguna untuk basis kebijakan, dalam arti kebijakan itu akan tepat jika didukung oleh basis data yang tepat. Pun sebaliknya, bila datanya tidak tepat maka kemungkinan besar kebijakan yang dikeluarkan akan salah," urai Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati Najmul juga mengenang memori miris, lantaran dalam beberapa tahun angka kemiskinan KLU bertengger berturut-turut diangka kisaran 42 persen menjadi 40 dan 32 persen. Tapi fakta warga KLU yang menggunakan Jamkesmas jumlahnya mencapai sekitar 60 persen. Fakta itu berarti ada ruang kosong yang tidak tepat.

"Misalnya penduduk miskin kita 40 persen lalu pengguna Jamkesmas itu 60 persen, yang 20 persen. Jadi pertanyaan, dari mana orang miskin itu," tutur Bupati.

Ditegaskan Najmul, saat ini basis data harus kuat seraya berharap bahwa dengan adanya data yang tepat dari sisi pendataan dengan mengetahui akumulasi jumlah kelahiran yang akurat. Begitu juga akumulasi jumlah kematian juga akurat. Hal itu berarti Pemda KLU bisa mengukur akumulasi total jumlah penduduk secara akurat dan tepat.

"Eksistingnya, sekarang bisa diketahui secara pasti jumlah totalnya, sehingga pemda KLU bisa menggunakan rumus jumlah penduduk yang ada saat ini plus jumlah anak yang lahir dikurangi jumlah penduduk yang meninggal. Maka itulah eksisting atau jumlah ril dari penduduk kita," tutup Bupati.

Dalam pada itu, Kadis Dukcapil KLU H. Fahri, S.Pd menyampaikan, program Universitas Mataram yang membangun desa dimaksudkan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan desa menyadari besarnya potensi program kuliah kerja nyata sebagai aset bangsa dalam pembangunan.

Ditambahkan mantan Kadis Perindagkop ini, progres penerbitan akta kelahiran usia 0-18 tahun pertanggal 20 Januari 2019 dan 20 Januari 2020 disemua kecamatan antara lain Kecamatan Tanjung 94 persen 20 Januari 2019 dan 20 Januari 2020 menjadi 95 persen. Disusul Kecamatan Gangga pada 20 Januari 2019 sebesar 94 persen naik menjadi 95 persen 20 Januari 2020. Begitu juga Kecamatan Kayangan pada tahun 2019 sebesar 91 persen naik menjadi 92 persen pertanggal 20 Januari 2020. Lalu Kecamatan Bayan tahun 2019 sebesar 91 persen. Posisinya bertahan pasalnya pertanggal 20 Januari 2020 jumlahnya tetap diangka 91 persen. Terakhir Kecamatan Pemenang jika tahun 2019 jumlahnya 94 persen naik menjadi 95 persen pertanggal 20 Januari 2020.

"Data global se-Kabupaten Lombok Utara tahun 2019 sebesar 93 persen. Data per 20 Januari 2020 meningkat menjadi 94 persen. Dan, laporan pendaftaran KIA berjumlah 1.768 dokumen," beber H. Fahri.

Ditempat yang sama, FSC KOMPAK NTB Susana Dewi menyebutkan ada tiga poin yang disampaikannya pada momet itu. Pertama, pelaksanaan KKN Tematik Adminduk, kolaborasi antara Pemerintah KLU bersama KOMPAK dan LPPM Unram.

Dituturkannya, baru kali ini pelaksanaan KKN Tematik Adminduk ada di seluruh desa di KLU seraya berterima kasih kepada jajaran Pemda dan LPPM Unram," ucapnya disambut Aplouse hadirin.

"Diawali surat dari Bupati Lombok Utara tentang bagaimana saling sharing, saling support dan bagi peran antara desa dan Unram bersama KOMPAK," kata Susana.

Diceritakan Susana, program itu mulai pertama kali 23 Desember dengan menurunkan peserta KKN penuh dengan target capaian KKN Tematik Adminduk lima dokumen yaitu e-KTP, khusus bagi remaja yang memasuki usia 17 tahun. Memastikan seluruh warga yang memiliki hak politik bisa menggunakan hak politiknya. Lalu, Kartu Keluarga (KK). Di lapangan masih banyak satu rumah yang terdiri dari beberapa keluarga sehingga kesulitan ketika mengakses program-program bantuan ataupun program-program pascabencana. Kemudian, satu paket Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akte Kelahiran serta Akta Kematian.

Dilanjutkan Susana Dewi, semenjak 19 Desember 2019, Bupati Lombok Utara telah menandatangani peraturan bupati tentang santunan kematian. Setiap warga KLU yang meninggal mendapatkan dana santunan sebesar RP. 1 Juta dengan persyaratan punya akta kematian. Dalam KKN Tematik Adminduk itu pihaknya punya satu plaform jaringan-UMD Plus .

"Saya lihat dari Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara hanya dua Desa yang sudah memasukan ke Aplikasi UMD Plus," jelasnya.

Menurutnya, UMD Plus penting didorong terus oleh semua mahasiswa KKN dan semua Desa lantaran hanya di UMD Plus desa bisa berjejaring meluas dan melihat perkembangan desa-desa lain. Ia mencontohkan jika ada desa-desa di Jabar, Aceh, dan Jatim.

Jika desa mengalami kesulitan, misalnya butuh training fotografi untuk penjualan hasil produk bisa minta ke jaringan di UMD Plus karena telah menjadi jaringan secara nasional. Disitu desa bisa minta pelatihan gratis kepada lembaga-lembaga yang sudah masuk di UMD Plus.

"Kita berharap nanti setelah selesai KKN di desa-desa di KLU sudah masuk ke Platform UMD Plus ini," pungkas Susana.

"Kalau dilihat capaian sementara KKN Tematik Adminduk oleh teman-teman khusunya untuk akta kelahiran, ternyata sudah bisa mendongkrak capaian akta kelahiran KLU dari 92 persen menjadi 94 persen," disambut Aplause hadirin.

Mengilas balik, kata Susana, sebelumnya ketika KLU mulai mencoba pendekatan jaring pekat. Data adminduknya dari 64 persen. Lalu, bisa mencapai 92 persen, itu dirasa lebih mudah, tetapi ketika berada diangka 92 persen. Tetapi saat mencapai 99 persen ternyata mentok karena makin sedikit.

"Implikasinya yaitu Dinas Dukcapil harus berkerja keras turun ke pelosok-pelosok mencari warga difabel, orang yang sakit menahun, maupun lansia yang hanya bisa diam di rumah saja, sehingga tidak bisa mengurus dokumen Adminduk. Itulah 2 persen yang sudah teman-teman KKN kerjakan bersama," beber Dewi.

Kegiatan yang dijelat di aula kantor Bupati Lombok Utara ini diikuti oleh OPD terkait Adminduk, Dikes, Dikpora, DP2KBPMD, Camat, dan Kepala Desa se-KLU.

(api/humaspro) foto: sid/humaspro

Dana 167.9 M, Siap Dicairkan Ke Rekening Warga Untuk SK 22-24

Diskominfo KLU, Tanjung - Awali tahun 2020, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH membawa angin segar untuk masyarakat Lombok Utara terkait percepatan pembangunan rumah warga di Kabupaten Lombok Utara.
Dana sebesar 167,9 Miliar yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat siap untuk dicairkan ke rekening warga dalam waktu dekat ini.

Kabar tersebut disampaikan oleh Bupati Lombok Utara saat memberikan arahan pada apel kesiapsiagaan yang diikuti oleh seluruh fasilitator se-KLU, bertempat di halaman eks kantor Bupati Lombok Utara, Tanjung (21/01).

"Alhamdulillah, kami sudah menerima SK untuk pembangunan tahap berikutnya, itu dengan dana yang dititipkan oleh pemerintah pusat kepada kita sejumlah Rp. 167.900.000.000" terangnya.

H. Najmul Akhyar memaparkan, jika dirata-ratakan untuk pembangunan rumah dengan kategori rusak berat saja, maka dana 167.9 M tersebut cukup untuk membiayai pembangunan RTG warga sampai dengan SK 25. Kendati demikian, adanya kekhawatiran Pemerintah terhadap perubahan status rumah warga yang rusak sedang menjadi rusak berat karena tidak ditangani dengan cepat, maka Pemerintah Daerah juga akan memfokuskan pembangunan untuk rumah warga yang berstatus rusak sedang.

"Karena kekhawatiran kita rusak sedang ini akan berubah status menjadi rusak berat kalau tidak segera ditangani, maka kemungkinan SK yang bisa terlayani adalah dari 22 sampai 24" jelasnya.

Melalui kesempatan apel kesiapsiagaan itu juga, Bupati Lombok Utara mengimbau langsung kepada seluruh unsur terkait untuk memaksimalkan kemampuan dan bertindak profesional dalam mendorong percepatan rehab rekon di Lombok Utara sehingga pembangunan rumah warga bisa terselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret mendatang.

"Saya yakin sekali lagi, berat dan ringannya kita merasakan tugas itu sangat tergantung dari pada keikhlasan kita untuk melaksanakannya, walaupun tugas itu ringan tetapi kita tidak ikhlas melakukannya maka tugas yang ringan itu akan terasa sangat berat" tutur orang nomer 1 di KLU tersebut.

Dalam waktu dekat, H. Najmul Akhyar akan kembali berkunjung ke Jakarta bersama Dandim dan Kapolres Lotara untuk meminta pencaiaran dana berikutnya kepada BNPB Pusat agar pembangunan RTG warga untuk SK selanjutnya bisa digulirkan dalam waktu secepatnya.

"kami akan ikhtiarkan mudah-mudahan akan bisa cepat dilakukan oleh BNPB kita" harapnya.

(Yoan) Idham/Dandi

Jadi Irup Paripurna, Bupati Tegaskan Disiplin Kerja Kunci Keberhasilan Kepemerintahan

Tanjung, Humaspro Setda KLU - Upacara paripurna telah menjadi kegiatan rutin Pemkab Lombok Utara yang dilaksanakan setiap bulan atau tiap tanggal 21 bulan bersangkutan. Untuk pertama kalinya pada tahun ini digelar pada Selasa, 21 Januari 2020, bertempat di pelataran kantor Bupati Lombok Utara.

Upacara paripurna ini diikuti oleh Wakil Kapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono, SH, Staf Ahli dan Asisten, para Kepala OPD dan ASN lingkup Pemda KLU. Upacara parpurna kali ini diinspekturi langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH.

Bupati H. Najmul Akhyar mengawali amanatnya mengatakan upacara paripurna merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Wahana silaturrahmi, motivasi, daya ungkit serta spirit bagi aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kesempatan itu, selaku pimpinan daerah bupati menyampaikan terima kasih kepada segenap ASN Pemkab Lombok Utara yang telah mengikuti kegiatan tersebut.

"Saya berharap setiap kali pelaksanaan upacara bendera bisa maksimal diikuti oleh seluruh ASN Pemda KLU, sehingga berbagai informasi yang disampaikan dapat diterima secara utuh," harapnya.

Kegiatan rutin bulanan pemerintah daerah Lombok Utara itu bertujuan mempererat dan meningkatkan silahturahmi antara seluruh aparatur pemerintah daerah agar terbangun solidaritas dan sinergitas serta kesatuan pola pikir sebangun dengan langkah segenap aparatur pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Menurut Sekjen Apkasi ini, salah satu di antara capaian yang ingin diwujudkan dari kegiatan tersebut adalah terbangunnya kesamaan persepsi di antara semua aparatur pemda KLU terkait pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sehingga dapat mempercepat proses pembangunan rehabilitasi dan kontruksi dalam berbagai lini pembangunan daerah untuk menormalisasi keadaan setelah musibah mendera Lombok Utara 2018.

Pada kesempatan itu, Bupati Najmul menegaskan tiga hal kepada seluruh ASN. Pertama, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 sudah bisa mulai dibulan Januari tersebut seraya meminta setiap OPD melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan DPA. Kedua, postur APBD KLU 2020 masih dominan dititikberatkan pada upaya penanggulangan bencana khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ketiga, perlunya seluruh aparatur Pemda KLU menguatkan sinergi dan kerjasama antara-OPD dalam upaya meningkatkan pelayanan publik terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta kendala-kendala yang ada di tengah masyarakat Lombok Utara. Sehingga, tambah bupati, pelaksanaan APBD 2020 dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat di samping sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan sistem pengelolaannya benar menurut regulasi.

Dalam pada itu, kepala daerah penerima penghargaan inovasi terbaik dalam mitigasi bencana ini menyampaikan, berakhirnya pelaksanaan APBD 2019 berarti memasuki tahap pemeriksaan pelaksanaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyampaikan beberapa hal sekaligus menjadi agenda bersama seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah KLU untuk menyukseskan pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2020. Secara teknis eksekusi program tersebut difokuskan di masing-masing OPD.

Sementara hal-hal yang mesti disiapkan OPD antara lain, laporan keuangan dan laporan aset setiap OPD serta menyajikan dengan baik, benar dan tepat waktu. Kemudian setiap OPD diharapkan intens berkordinasi dengan BPKAD dan Inspektorat KLU. Terakhir disampaikan bupati, masing-masing OPD semangkus-sangkil memberi pelayanan maksimal pada proses pemeriksaan BPK.

Berkaitan dengan kewajiban ASN selaku abdi negara agar dalam waktu singkat merampungkan penyusunan LKPJ, LPPD, LAKIP dan laporan keuangan pemda KLU tahun 2019. Seterusnya menyampaikan kepada pemerintah secara vertikal dan DPRD secara horizontal. Menyampaikan informasi kepada masyarakat serta stakeholder. Keempat hal itu menjadi tolak ukur prioritas kinerja pemerintah daerah.

Najmul juga berpesan kepada jajaran Pemda KLU untuk segera mungkin menuntaskan penyusunan empat jenis laporan yaitu LKPJ kepada DPRD mengenai pelaksanaan APBD maupun program yang telah dikerjakan 2019. Lalu LAKIP, LPPD tentang gambaran utuh kinerja urusan pemerintahan daerah yang ditangani oleh pemda dan pagu dananya. Kemudian, LKPD yaitu alat evaluasi kinerja pemda secara keseluruhan serta OPD di dalamnya.

Keempat laporan itu dijelaskan bupati bertujuan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar efektif berdayaguna, berhasilguna, bersih dan akuntabel. Juga wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan menata kelola pemerintahan daerah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Diakhir wejangannya Bupati Najmul mengingatkan pentingnya disiplin ASN dalam kedudukan sebagai pelayan publik, perumus dan penerjemah kebijakan pemerintah secara berjenjang.

"Disiplin kerja dan kinerja adalah kunci keberhasilan dari suatu pemerintahan pada pelbagai hirarki, termasuk pula pemda Lombok Utara," pungkas Najmul

"Disiplin kerja itu sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar menunjukkan kinerja yang baik. Implikasinya, secara otomatis akan mempengaruhi kinerja ASN," tutupnya.

(api/humaspro)  foto: sid/humaspro

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial