Komisi Informasi Provinsi NTB gelar sosialisasi GEBYAR DBIP di KLU

Diskominfo KLU, Tanjung - Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah terpenuhinya hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik, penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hal tersebut, Komisi Informasi Provinsi NTB mengadakan sosialisasi "Gerakan Bersama Layanan Dasar (GEBYAR) Desa Benderang Informasi Publik (DBIP)" diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, yang mana untuk Kabupaten Lombok Utara diselenggarakan di aula Kantor Desa Tanjung, Kamis (27/06/2019).

Peserta yang dilibatkan Dalam sosialisasi tersebut diantaranya dari sekolah-sekolah, Puskesmas, Desa Tertinggal, Dikes Kabupaten Lombok Utara, UPT Layanan Dikmen, Pemdes, dan PPID Kabupaten Lombok Utara.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Lalu Ahmad Busyairi, S.Sos mengungkapkan bahwa masalah yang paling banyak muncul dalam masyarakat saat ini adalah pada sektor pendidikan dan kesehatan, hal tersebut sebagai akibat dari tidak sampainya informasi publik tentang program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. "Satu sisi pemerintah sudah melakukan banyak hal, seperti pemasangan listrik gratis, kesehatan gratis, tetapi banyak masyarakat yang belum tau dengan program-program pemerintah tersebut" tutur Busyairi

Busyairi berharap agar seluruh Instansi Pemerintah atau Badan Publik lainnya bisa membuka diri untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membangun diri dari lingkungan sosialnya.

(Yoan) Photo : Yoan

Bupati Hadiri Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2018

Tanjung, Humaspro Setda KLU - Bertempat di Aula DPRD KLU, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., menghadiri rapat paripurna jawaban/tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Paripurna dipimpin Ketua DPRD KLU Burhan M. Nur, SH., bersama Wakil Ketua DPRD H. Djekat, S.Sos., dan Sudirsah Sudjanto, S,Pd.B, S. IP, dihadiri pula anggota DPRD KLU, Kepala OPD lingkup Pemda KLU dan tamu undangan lainnya (26/6).

Bupati Najmul pada sambutannya dihadapan anggota DPRD KLU, berterima kasih kepada semua fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi terhadap peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"WTP kita capai, tentu atas kerja sama yang baik antara eksekutif maupun legislatif. Semoga WTP tersebut, terus menjadi motivasi bagi kita semua dalam rangka mengelola keuangan daerah yang akuntabel, untuk mewujudkan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara," tutur bupati.

Terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dijelaskannya, semua memaklumi karena adanya bencana gempa yang terjadi sehingga berdampak signifikan. Obyek wisata yang selama ini menjadi primadona kunjungan, ikut juga terdampak. Adapun dari 1.216 potensi pajak meliputi hotel, restoran, hiburan dan parkir, terdapat 456 potensi pajak yang tutup dari bulan Agustus sampai Desember 2018.

"Terhadap kondisi seperti ini, pemerintah daerah tak tinggal diam. Berbagai upaya telah kita lakukan untuk bangkit kembali normal seperti sebelumnya atau semakin maju. Diantaranya, melaksanakan diklat bagi pemeriksa pajak bekerja sama dengan pusdiklat mengingat masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat ahli pemeriksa pajak," imbuh bupati.

Adapun saran dari Fraksi PKN, Demokrat, Golkar dan Merah Putih berkaitan dengan upaya peningkatan PAD menjadi referensi peningkatan PAD pemerintah daerah agar terus melakukan terobosan baik secara intensifikasi maupun ekstentifikasi.

Bupati Najmul menjabarkan pula masih banyaknya wajib pajak yang tidak kooperatif memenuhi kewajibannya, dikarenakan sanksi terhadap wajib pajak belum diterapkan. Untuk itu Bappenda KLU, bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak pusat berencana melakukan pelatihan juru sita pada tahun 2019.

Hal lain dikatakannya, sebagian besar Silpa 2018 bersifat aktif, yang peruntukan atau manfaatnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Silpa DAK, Dana BOS, FKTP dan BLUD. Semua Silpa dialokasikan ke OPD pelaksana berdasarkan peruntukannya.

Dalam pada itu, Ketua DPRD KLU Burhan M. Nur, SH., sebelum menutup rapat paripurna menyampaikan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD melakukan pembahasan, baik melalui rapat komisi-komisi maupun rapat gabungan komisi, maupun rapat bersama eksekutif terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

(sta/humaspro)
foto: den/humaspro

Bupati Lombok Utara Hadiri Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Kependudukan

Tanjung, Humaspro Setda KLU - Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, dimana dalam Permendagri tersebut mengamanatkan pelayanan Adminduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil dilaksanakan secara daring.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan sosialisasi bertajuk Buat Akta Kelahiran Secara Online Untuk Masyarakat (Bakso Urat) dirangkaikan dengan penandatanganan MOU Dinas Dukcapil dengan Organisasi Wanita KLU terkait kebijakan kependudukan tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Acara tersebut dibuka Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati (24/7).

Adapun yang hadir menyaksikan penandatanganan dan sosialisasi, diantaranya Kadis Dukcapil KLU Fahri, S.Pd, Ketua TP PKK Hj. Rohani Najmul Akhyar, Ketua GOW Nani Tri Cahyani Sarifuddin, Perwakilan Persit Kartika Candra Kirana Kodim 1606 Lobar, Perwakilan Bayangkari Polres Lombok Utara, NGO serta undangan lainnya.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH sebelum membuka acara, pada sambutannya menyatakan sosialisasi ini menguatkan komitmen mendukung program percepatan pembuatan identitas hukum kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Utara.

"Beberapa kabupaten sempat datang belajar ke kita. Bagaimana cara pembuatan akta kelahiran secara cepat. Bahkan saya langsung memberikan akta kelahiran itu ke rumah sakit kepada ibu-ibu yang baru melahirkan," tutur bupati.

Diharapkannya, pelayanan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab untuk melakukan percepatan akta kelahiran manfaatnya bagus dan luar biasa.

"Kita perlu aktif melayani masyarakat tak usah menunggu, tetapi harus aktif. Sebab pemenuhan KTP ini bukan hanya untuk masyarakat kita, tetapi kebutuhan pemerintah untuk menentukan kebijakan," imbuhnya.

Apa yang sudah diprogramkan ini (Bakso Urat), lanjutnya, agar ditindaklanjuti. Peran ibu-ibu yang siap membantu percepatan pembuatan akta kelahiran.

"Ibu-ibu juga penting mengkampanyekan program ini, supaya masyarakat kita paham dan memiliki akta kelahiran," tandas bupati.

Dalam pada itu, usai penandatanganan MoU, Dinas Dukcapil dengan organisasi Wanita KLU yang disaksikan bupati didampingi Sekretaris Dinas Dukcapil KLU Tresnahadi, S.Pt dalam paparan materinya dihadapan peserta sosialisasi menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dikhususkan bagi anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

Ditambahkannya, pemerintah berkewajiban memberikan KIA kepada penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional, sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Adapun tujuan dari pemberian KIA, meningkatkan perlindungan dan pelayanan publik dengan mewujudkan hak bagi anak. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog antara peserta sosialisasi.

(sta/humaspro)    foto: den/humaspro

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial