Wakil Bupati Lombok Utara Menjadi Narasumber FGD

Prokopim Setda KLU- Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, S.T., M.Eng menjadi salah satu Narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD). Dengan tema Pendampingan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Pemukiman dan Infrastruktur. Dimana kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerjasama dengan Universitas Mataram, yang berlangsung di Aula LPPM Universitas Mataram (21/10).Turut Hadir pada kesempatan tersebut Perwakilan BPBD Provinsi NTB Ilham Ardiansyah, S.T., M.T, BPKP NTB Dwi Winarno, S.E., MAP, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNRAM Muhamad Ali, P.hD serta undangan lainnya.
 
Wabup Danny dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Lombok Utara menjadi bagian terdampak paling utama pada gempa 2018 silam. "Kabupaten Lombok Utara adalah Kabupaten paling terdampak pada gempa bumi 2018, hampir 80% infrastruktur luluh lantah baik rumah penduduk, sarana perkantoran, fasilitas umum lainnya,"katanya. Wabup juga menjelaskan tentang progres dan upaya pemulihan dan peningkatan fisik sektor pemukiman dan infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara.
 
Sementara itu Ketua LPPM UNRAM Muhamad Ali PhD dalam Laporannya menyampaikan bahwasanya UNRAM melakukan pendampingan baik ekonomi, sosial, politik maupun fisik dalam rangka percepatan. "Unram dalam hal ini adalah penyambung lidah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dimana nantinya diharapkan mampu bekerja secara maksimal,"ungkapnya. Selepas pemaparan dari beberapa Narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi terkait dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh beberapa Narasumber.
 
(ant) Foto: (ucp)

Optimalkan DBH-CHT, Satpol PP KLU Gelar Sosialisasi Secara Masif

Diskominfo KLU, Tanjung - Untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) di Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Bea Cukai Mataram menggelar sosialisasi DBH-CHT bertempat di Aula Kantor Desa Tanjung, Kamis (21/10/2021).
 
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Satpol PP Totok Surya Saputra, SH., MH., saat ditanyai menerangkan, sosialisasi DBH-CHT dilakukan secara masif di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Adapun sasaran dari kegiatan tersebut adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, petani tembakau, pengusaha tembakau, serta pedagang-pedagang di pasar maupun di toko yang menjual produk hasil tembakau.
 
Lebih lanjut Totok menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisakan peraturan perundang-undangan di bidang tembakau terkait penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBH-CHT, kemudian mengarahkan masyarakat bagaimana penggunaan dana DBH-CHT ini untuk masyarakat, serta menyampaikan bagaimana prosedur dalam mengurus perizinan untuk melegalkan perdagangan rokok yang masih belum di lekatkan dengan cukai.
 
Plt. Kasat Pol PP ini juga melaporkan, sosialisasi tatap muka secara langsung baru dilakukan di Desa Tanjung. Adapun media sosialisasi lain yang digunakan diantaranya melalui baliho, yang mana sudah dilakuakn pemasangan di lima titik kecamatan se-KLU. Media sosialisasi berikutnya adalah dengan menggunakan media pemberitaan online. "Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, kami berharap kedepan tidak ada lagi perdagangan rokok ilegal di KLU dan pedagang ketika berusaha bisa menerapkan prinsip perundang-undangan di bidang cukai tembakau. Serta apabila melakukan usaha, harus memiliki izin yang telah dikeluarkan oleh Bea Cukai," harapnya.
 
(Idham)

DJPb Wilayah NTB Bersama Pemda KLU Mou Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi

Tanjung-Prokopim Setda KLU-Bertempat diruang tamu bupati Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provensi NTB dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selasa (19/10).
 
Dimana penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provensi NTB Sudarmanto bersama Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, S.H disaksikan oleh Pj.Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, SSTP., M.M,Kepala BPKAD Sahabudin, S.E, Serta beberapa Kepala OPD terkait.
 
Adapun ruamg lingkup nota kesepahaman meliputi pertukaran data dan informasi keuangan publik di wilayah KLU. Kerja sama penguatan Koordinasi Penyelenggaraan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Kerja sama pengembangan fungsi Regional Chief Economist yang meliputi Assests and Liabilities Committee (ALCo) Regional, Cash Planning Information Network (CPIN) Regional, Penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR), dan pembentukan serta penguatan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN).

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  +62-811-3811901 (Dinas Kesehatan)
 +62-853-3491651 (RSUD Lombok Utara)
0370-6120-052 (Sat Pol PP Lombok Utara)
 
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial